Bansos Diperpanjang Hingga Desember Besarannya Rp 300 Ribu Per Keluarga Penerima Manfaat Mensos

Bansos Diperpanjang Hingga Desember Besarannya Rp 300 Ribu Per Keluarga Penerima Manfaat Mensos

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, program bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek akan diteruskan sampai Desember 2020. Namun, besaran bansos yang diterima yang sebelumnya sebesar Rp600 ribu akan dikurangi menjadi Rp 300 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM). "Jadi bulan Juli sampai Desember ada 6 tahap penyaluran. Setiap bulannya adalah Rp 300 ribu per KPM," kata Juliari saat konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/6/2020).

Mensos Juliari pun menyerahkan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menentukan penerima manfaat tersebut. Tentunya, Pemda harus segera menyerahkan data KPM kepada pemerintah pusat untuk didata secara detail. Sehingga, bansos tersebut tetap sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarakat terdampak pandemi Covid 19.

"Kami kembali lagi berikan kewenangan kepada daerah untuk berikan data," jelasnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Pandemi Covid 19 menjadi momentum untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Masih terdapat 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk kependudukan.

"Masih ada 20 juta nama yang belum singkron dengan nomor induk kependudukan yang nanti akan dijadikan sasaran penyempurnaan DTKS," kata Muhadjir dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (17/6/2020). Untuk diketahui pemerintah dalam memberikan bantuan sosial akibat pandemi Covid 19 merujuk pada DTKS Kemensos, data non DTKS yang merupakan hasil musyawarah desa. Warga yang masuk dalam DTKS mendapatkan bantuan reguler dari program keluarga harapan dan kartu sembako yang sudah dimulai sebelum adanya Pandemi.

Namun ada juga warga yang sudah masuk dalam DTKS namun tidak mendapatkan bantuan reguler. Menurut Muhadjir perbaikan data DTKS meliputi inclusion error dan exclusion error. Artinya warga miskin yang belum terdaftar di DTKS akan dimasukan, dan warga non miskin yang terdaftar di DTKS akan dicoret.

"Akibat perubahan status sosialnya mungkin, nanti akan kami keluarkan," katanya. Menurut Muhadjir selain Bansos Reguler berupa PKH, kartu sembako, dan subsidi listrik, yang diberikan kepada warga yang tercatat di DTKS, juga ada Bansos Non reguler yang diberikan kepada warga di luar DTKS. Bantuan tersebut bersumber dari Bansos Kemensos dan BLT Kemendes.

"Melalui bansos Covid 19 dan dukungan BLT desa pemerintah berikan perlindungan sosial kepada 60 persen keluarga Indonesia yang terdampak ekonomi sosial. Ini bersumber dari bansos kemensos dan BLT kemendes. Belum termasuk bansos daerah baik yang kabupaten, kota atau provinsi," katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *