Banyak Orang Tua Siswa Terdampak Pandemik Covid-19 Kesulitan Bayar SPP  KPAI

 Banyak Orang Tua Siswa Terdampak Pandemik Covid-19 Kesulitan Bayar SPP  KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima lima pengaduan terkait tunggakan SPP yang membuat para siswa tidak diperkenankan mengikuti ujian kenaikan kelas atau Penilaian Akhir Semester (PAT). Pengaduan tersebut diterima dalam kurun waktu 27 Mei 2020 sampai 5 Juni 2020. Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan pengaduan SPP berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan Tangsel.

"Banyak orangtua siswa terdampak pandemik covid 19 secara ekonomi sehingga banyak yang kesulitan membayar SPP. Sebagian sekolah swasta meringankan bayaran SPP dengan mengurangi SPP dari sebelum pandemik. Namun sebagian sekolah lagi bergeming tidak menurunkan SPP," kata Retno ketika dikonfirmasi pada Minggu (7/6/2020). Retno mengatakan pihak yayasan diduga kuat tidak memiliki empati pada para orangtua yang terdampak ekonomi. Ia mengatakan pihak yayasan tetap menuntut orangtua membayar penuh SPP jika anaknya ingin ikut Penilaian Akhir Semester (PAT) atau ujian kenaikan kelas.

"Diduga, strategi ini digunakan oleh pihak yayasan untuk menekan orangtua agar ada uang masuk ke kas Sekolah/Yayasan," kata Retno. Retno menilai ancaman anak tidak bisa mengikuti ujian PAT jika orangtua tidak membayar tunggakan SPP adalah pelanggaran hak anak di bidang pendidikan. Padahal menurutnya semua pihak tahu bahwa pandemi covid 19 berdampak besar pada ekonomi jutaan rumahtangga di Indonesia dengan adanya jutaan pemutusan hubungan kerja, bahkan para pengusaha seperti pengusaha kafe dan pedagang selain makanan dan bahan pokok mengalami kehilangan penghasilan.

"Hak Anak untuk ujian wajib dipenuhi pihak sekolah, meskipun orangtua menunggak SPP selama pandemic covid 19. Hak anak dilindungi oleh UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak," kata Retno. Retno mengatakan kewajiban membayar SPP adalah kewajiban orangtua, namun ketika orangtua tidak bisa membayar karena kesulitan secara ekonomi, maka hak anak untuk ujian harus tetap dipenuhi oleh pihak sekolah. Ia mengatakan sekolah adalah lembaga pendidikan yang bersifat sosial bukan mencari keuntungan semata.

Retno mengatakan menurut ketentuan perundangan Yayasan pendidikan swasta berbadan hukum nirlaba. “Namun, ketika sekolah juga mengalami kesulitan keuangan karena tunggakan SPP para orangtua siswa akibat pandemic, maka dana BOS dari APBN dapat dipergunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah. Selain itu, para pengadu juga berharap pihak yayasan dapat mengurangi pembayaran SPP agar mereka dapat membayar jika diberikan potongan,” kata Retno. Ia menilai seharusnya Dinas Pendidikan setempat seharusnya dapat memediasi permasalahan tersebut

Mediasi bertujuan agar harapan dan kenyataan kepentingan para pihak terlindungi dan ditengahi serta difasilitasi pihak berwenang. Menurut Retno Pemerintah Daerah sebagai pihak yang paling berwenang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut karena kelangsungan hidup sekolah swasta tertentu itu masih membutuhkan bantuan Pemerintah pusat dan Pemda melalui dana BOS dan BOSDA (APBD), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KJP (Kartu Jakarta Pintar). Menurutnya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan monitoring penggunaan dana BOS, BOSDA dan bahkan perpanjangan izin operasional sekolah swasta setiap 5 tahun sekali.

"Oleh karena itu, yayasan yang membuka dan menyelenggarakan pendidikan itu tetap bertanggung jawab kepada Pemerintah dalam ketentuan peraturan perundangan tentang yayasan disebutkan bahwa yayasan itu milik masyarakat," kata Retno. Retno mengatakan yayasan pendidikan juga dapat dicabut ijin operasionalnya jika melanggar ketentuan peraturan perundangan. Karenanya Pemda memiliki pendekatan pengaruh kekuasaan yang kuat terhadap yayasan pendidikan di wilayahnya.

"Kewenangan dan kekuasan Pemda tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah, diantaranya yaitu PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan," kata Retno. Oleh karena itu, KPAI mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menangani masalah tunggakan SPP di berbagai sekolah swasta di jenjang pendidikan TK, SD dan SMP yang berdampak pada psikologis anak anak karena terancam tidak ikut ujian kenaikan kelas. "Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB dapat ditangani oleh Pemerintah Provinsi. Semua harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak," kata Retno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *