Dengar Penjelasan Pihak Istana, Dokter Nilai Pemerintah Belum Paham Tangani Corona: Kita Tau Sendiri

Dengar Penjelasan Pihak Istana, Dokter Nilai Pemerintah Belum Paham Tangani Corona: Kita Tau Sendiri

Dokter relawan untuk pasien Virus Corona Debryna Dewi menilai saat ini pemerintah belum benar benar paham penanganan Covid 19. Tanggapan Debryna tersebut disampaikan setelah mendengar penjelasan Plt Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan. Sebelumnya Abetnego menjelaskan tindakan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah selama pandemi Virus Corona ada di Indonesia.

Abetnego menyebutkan hal yang lebih berperan sebetulnya adalah kesadaran masyarakat dalam mematuhi imbauan untuk menjaga kebersihan diri. "Kita melihat bahwa perlu ditingkatkan lagi, terutama sebenarnya kesadaran masyarakat," kata Abetnego Tarigan. "Karena kita harus tahu ini pandemi, ya. Artinya kesadaran dan kerja sama dari semua pihak itu menjadi sangat penting," lanjutnya.

Ia menuturkan pemerintah akan melakukan upaya pendisiplinan agar masyarakat paham tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. "Terkait dengan upaya pengencangan itu akan tetap dilakukan," ungkap Abetnego. Abetnego menegaskan pandemi ini akan berdampak jauh ke depan dalam pembangunan negara.

Ia merujuk pada pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia ( World Health Organization atau WHO) yang menyebutkan Virus Corona mungkin tidak akan pernah hilang. "Tantangan paling besar sebenarnya bukan dalam waktu paling dekat ini, tetapi dalam jangka panjang ini yang bisa kita bayangkan," ungkap Abet. "WHO memberikan peringatan bahwa kita tidak akan segera hidup bebas. Artinya kita akan hidup dengan budaya, praktek, dan kebiasaan baru yang sifatnya lebih long term ," paparnya.

"Ini jauh lebih menantang dan punya risiko lebih besar lagi di dalam infrastruktur, fasilitas, maupun tenaga kesehatan kita," jelas dia. Debryna kemudian menanggapi penjelasan perwakilan KSP tersebut sebagai tenaga medis yang langsung berhadapan dengan pasien Virus Corona. Ia menegaskan pemerintah belum sepenuhnya paham tentang cara menangani pandemi.

"Belum," tegas Debryna Dewi. "Itu jawaban saya untuk Jakarta, apalagi untuk daerah," lanjutnya. Menurut dia, penanganan pandemi masih sangat minim, terlebih lagi pada pemerintah daerah.

"Karena kalau kita tahu sendiri, yang di Jakarta dengan yang di daerah itu kesenjangannya beda banget dari segi pendidikan dan lain lain," papar Debryna. Abetnego kemudian melanjutkan penjelasannya tentang bagaimana masyarakat belum sadar dan belum disiplin. Menurut dia, banyak orang yang mengaku sudah memakai masker saat keluar rumah.

Namun saat ditemui di lapangan, faktanya berbeda. "Beberapa survei menunjukkan dijawab 'Ya', tetapi secara sampling di lapangan itu enggak seperti yang disurvei," papar Abetnego. "Misalnya 99 persen orang tahu kalau PSBB, tapi apakah mereka mematuhinya?" lanjutnya.

"Itu hanya sekitar 60 an persen," ungkap Abet. Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo menyoroti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap saling bertentangan. Seperti diketahui, sejumlah daerah menerapkan PSBB untuk menekan penyebaran Virus Corona (Covid 19).

Meskipun begitu, Kementerian Perhubungan memutuskan mengizinkan kembali operasional transportasi umum. Pembukaan kembali Bandara Soekarno Hatta (Soetta) kemudian menuai sorotan karena padatnya penumpang yang mengabaikan imbauan pembatasan jarak fisik. Menanggapi hal tersebut, Imam Prasodjo menyoroti faktor yang menurutnya menyebabkan kebijakan PSBB menjadi simpang siur.

"Misalnya, kita fokus ke mudik saja dulu yang jelas relevan," kata Imam Prasodjo. "Tapi terus tiba tiba Kementerian Perhubungan membuka transportasi umum walaupun ada pembatasan pembatasan," lanjutnya. Menurut Imam, tidak mungkin pembukaan kembali transportasi umum tidak mengandung pelanggaran.

"Tapi semua orang tahu bahwa transportasi umum dibuka, walaupun katanya dengan protokol kesehatan, tidak akan mungkin itu bisa berjalan," paparnya. Menurut dia, ada beberapa hal yang menyebabkan kepadatan penumpang di Bandara Soetta. "Pertama, memang sudah ada animo orang itu pengen pulang kampung," jelasnya.

"Kedua, komunitas bisnis itu sendiri tidak mungkin membuka transportasi yang hanya mengangkut orang atau penumpang 50 persen," lanjut Imam. "Sudah begitu, kultur Indonesia banyak sekali pelanggaran," katanya. Imam Prasodjo dengan tegas menuding kesalahan yang dilakukan Kemenhub melalui Menteri Budi Karya Sumadi dengan membuka kembali transportasi umum.

"Saya mohon maaf kalau saya harus mengatakan bahwa lubang terbesar adalah di Kementerian Perhubungan," ungkap dia. Selain itu, ia menilai pihak penyedia maskapai juga berusaha mendapatkan kembali pemasukan setelah merugi. "Kedua, tentu bisnis transportasi juga memanfaatkan situasi seperti ini karena mereka bukan lembaga yang sekarang tidak merugi," jelasnya.

"Tentu dengan pembatasan pembatasan tadi, ada physical distancing dan sebagainya, tentu akan merugikan mereka," lanjut Imam. Maka dari itu, ia menilai ada upaya mengakali protokol kesehatan yang ditetapkan untuk mencegah penularan Virus Corona. "Oleh karena itu sangat mungkin menjadi upaya upaya untuk melakukan kreativitas negatif," kata Imam.

Protokol tersebut menjadi diabaikan dan penerapannya sangat tidak ketat. Faktor ketiga yang ia soroti adalah kebutuhan masyarakat perantau untuk pulang kampung karena sudah tidak memiliki pekerjaan. Ia juga mempertanyakan urgensi kepulangan para penumpang yang memadati Bandara Soetta.

"Tapi dengan peristiwa kemarin di Soekarno Hatta dengan orang orang yang berjubel begitu, apa iya itu karena tugas?" tanya Imam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *