HNW Ingatkan Kemendikbud Tak Abaikan Peran Muhammadiyah & NU 

HNW Ingatkan Kemendikbud Tak Abaikan Peran Muhammadiyah & NU 

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang lemah dalam proses verifikasi dan validasi. Sehingga mengakibatkan penolakan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), dua organisasi massa terbesar di Indonesia yg telah mempunyai jasa bersejarah dalam menggerakkan dan mengelola pendidikan di Indonesia. HNW meminta Kemendikbud mendengar masukan dari masyarakat, termasuk dari dua ormas besar Muhammadiyah dan NU, yang menyatakan bahwa program dengan total anggaran Rp 595 miliar tersebut seharusnya melibatkan lembaga yang kredibel dan telah terbukti berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

"Anggaran penggerak pendidikan ini jangan sampai jadi sekadar hibah untuk pihak swasta, yang belum jelas kontribusinya di bidang pendidikan. Pemerintah harusnya lebih hati hati soal pemakaian APBN, ini era darurat Korona," kata Hidayat kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (23/7/2020). Hidayat mengingatkan bahwa 30 40 persen pembiayaan negara di masa pandemi ini berasal dari utang, dikarenakan defisit yang semakin melebar hingga lebih dari Rp 1000 triliun sesuai Perpres 72/2020. Diperlukan langkah penggunaan anggaran yang hati hati, efisien, tepat guna dan pruden, terutama untuk program dengan anggaran yang melimpah.

Menurutnya, anggaran untuk Organisasi Penggerak Pendidikan sebesar Rp 595 Miliar di Kemendikbud adalah sangat besar, dibandingkan misalnya anggaran untuk lembaga/ormas di Kementerian Agama yang hanya sekitar Rp 75 miliar. Oleh karena itu, politikus senior PKS ini meminta Kemendikbud lebih peka dan hati hati, apalagi ditemukan ada beberapa Lembaga yang berafiliasi dengan dana CSR Perusahaan, seperti Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, tapi malah menerima hibah kelas gajah dari program ini. Mundurnya Muhammadiyah dan NU dari program tersebut harus menjadi evaluasi serius bahwa ada yang tidak beres dalam proses dan pengambilan keputusannya, apalagi kabarnya dalam proses verifikasi, tidak menggugurkan satu pun dari 183 lembaga calon penerima.

"Memang perlu pemerataan dan keadilan. Tetapi dalam konteks itu juga, mengabaikan peran Muhammadiyah, NU, dan beberapa ormas besar lain telah bergerak dan terbukti sukses di bidang Pendidikan sebelum Kemendikbud berdiri, adalah ketidakbijakan yang harusnya tidak terjadi," ucapnya. "Melibatkan organisasi besar yang telah terbukti jasa dan kinerjanya dalam menggerakkan dan memajukan pendidikan seperti Muhammadiyah, NU dan lainnya, akan lebih membantu Kemendikbud untuk merealisasi program programnya, hadirkan pendidikan dan tenaga didik yang lebih baik dan lebih maju, sekalipun di era darurat kesehatan pandemi covid 19," pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *